Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/1/2025). Pertemuan tersebut menegaskan komitmen DEN mendukung program prioritas pemerintah, terutama dalam meningkatkan penerimaan negara melalui reformasi sistem perpajakan.
“Di sini kita tegaskan yang paling penting adalah program digitalisasi karena itulah yang akan bisa memperbaiki administrasi pajak maupun mengurangi penghindaran pajak, dan meningkatkan kepatuhan sebelum kita bicara mengenai perubahan-perubahan kebijakan,” ujar Mari Elka Pangestu, anggota DEN, kepada media.
Pemerintah telah memulai modernisasi perpajakan dengan sistem administrasi coretax untuk layanan administrasi pajak digital. Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk mendaftar, melapor, dan membayar pajak secara elektronik, dimulai dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). “Nah ini untuk memperbaiki collection pajak, data itu perlu juga dikaitkan dengan digital ID siapa itu pembayar pajaknya dan data-data lain yang bisa membantu profiling dari wajib pajak itu sehingga memperbaiki koleksi pajaknya,” tambah Mari Elka.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menyetujui pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital yang akan mengawal tiga elemen penting digitalisasi: digital ID, digital payment, dan data exchange. Langkah ini diharapkan mampu mendukung reformasi pajak sekaligus mendorong pengelolaan data yang lebih terintegrasi.
MenPANRB Rini Widyantini juga menyampaikan kesiapan kementeriannya dalam memperkuat transformasi digital melalui pengembangan infrastruktur publik digital atau digital public infrastructure (DPI). “Mudah-mudahan dengan fondasi ini nanti transformasi digital yang kita bisa membantu kebijakan-kebijakan yang direkomendasikan oleh Dewan Ekonomi Nasional,” pungkas Rini.
